Wamendikdasmen Prof. H. Atip Latipulhayat mengatakan, selama ini ada kekeliruan berpikir sehingga garapan dakwah dimaknai sebatas ceramah dari panggung ke panggung.
“Padahal masyarakat membutuhkan bantuan agar bisa lepas dari masalahnya termasuk persoalan hukum,” kata Prof. Atip saat Grand Launching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MUI Kabupaten Bandung di Gedung M. Toha Pemkab Bandung, Jumat 17 Oktober 2025.
Grand Launching dihadiri Bupati Bandung HM Dadang Supriatna atau Kang DS, Ketua Pengadilan Agama Soreang H. Abu Jahid Darso Atmojo, Ketua LBH MUI Ustaz H. Yudi Wildan Latief, Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung KH. Yayan Hasuna Hudaya dan para pengurus MUI kecamatan.
Pengukuhan LBH MUI dilakukan KH. Yayan Hasuna Hudaya dengan jumlah personel LBH sebanyak 12 orang baik bidang ligitasi maupun non ligitasi.
Lebih jauh Prof Atip yang juga Wakil Ketua PP Persis mengatakan, LBH MUI Kabupaten Bandung harus diposisikan sebagai bagian dari dakwah untuk membantu warga masyarakat.
“Seperti kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung yang cukup besar mencapai 7.000 orang per tahun. Salah satu penyebab adalah rata-rata yang mengajukan perceraian karena tingkat pendidikan yang masih rendah,” katanya yang menyatakan tingkat perceraian Kabupaten Bandung menempati peringkat ketiga nasional.
Selain itu, rata-rata yang mengajukan cerai juga masih berusia muda sehingga LBH MUI Kabupaten Bandung juga perlu terjun untuk ikut melakukan edukasi.
“Kalau harus menyelesaikan sengketa juga adalah pintu terakhir kalau tidak ada solusi lain. Sampai sekarang tingkat mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung masih sangat rendah,” katanya.
Mengenai kondisi Kabupaten Bandung yang kekurangan 22 SMAN, Atip menyatakan, selama ini belum ada laporan kepada Kemendikdasmen sehingga belum dialokasikan.
“Karena belum ada laporan sehingga baru saja saya alokasikan ke kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum punya SMAN. Segera ajukan kebutuhan ini untuk tahun 2026,” katanya.
Dia mengakui sampai sekarang “belum khatam” menyelesaikan berbagai masalah pendidikan karena tiap hari ada masalah.
“Saya ingin agar 10 bulan ini bisa khatam menyelesaikan masalah eh ternyata penanganan persoalan belum khatam juga,” ucapnya. ***