Grand Launching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MUI Kabupaten Bandung Dihadiri Wamendikdasmen dan Bupati Bandung, Begini Pesan Prof Atip
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung melakukan gebrakan dengan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diawali grand launching, Jumat 17 Oktober 2025.
Grand Launching dihadiri Wamendikdasmen Prof. H. Atip Latipulhayat, Bupati Bandung HM Dadang Supriatna atau Kang DS, Ketua Pengadilan Agama Soreang H. Abu Jahid Darso Atmojo, Ketua LBH MUI Ustaz H. Yudi Wildan Latief, Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung KH. Yayan Hasuna Hudaya dan para pengurus MUI kecamatan.
Pengukuhan LBH MUI dilakukan KH. Yayan Hasuna Hudaya dengan jumlah personel LBH sebanyak 12 orang baik bidang ligitasi maupun non ligitasi.
Menurut H. Yudi Wildan Latief, acara ini merupakan langkah penting untuk perluas peran MUI Kabupaten Bandung khususnya dalam bidang hukum.
“LBH ini hadir untuk membantu upaya meraih keadilan hukum terutama bagi masyarakat rentan dan terpinggirkan. Semoga kehadiran LBH makin mengokohkan peran MUI di masyarakat,” katanya dalam acara yang juga dihadiri perwakilan dari Polresta Bandung, Kodim Kabupaten Bandung, Lanud Sulaiman, dan Pengadilan Agama Soreang serta kejaksaaan Negeri Bale Bandung
Sedangkan KH. Yayan Hasuna mengatakan, MUI memiliki 12 bidang yang di antaranya juga memiliki garapan bidang hukum dan perundang-undangan yang di dalamnya ada LBH.
“Alhamdulillah kerja sama antara ulama dan umara sangat baik sehingga kegiatan bisa berlangsung lancar karena dibantu sepenuhnya oleh Pemkab Bandung khususnya pak Bupati,” ucapnya dalam acara yang dihadiri wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung H. Dudi Abdul Hadi dan H. Sarnapi.
Dia berharap agar LBH MUI Kabupaten Bandung bisa menjadi jembatan untuk membantu warga masyarakat khususnya yang kurang mampu.
“MUI siap dengan LBH dalam membantu masalah perjuangan meraih keadilan yang dirasakan masyarakat,” katanya yang menyatakan MUI Kabupaten Bandung sampai desa dan kelurahan mendapatkan bantuan operasional dari Pemkab Bandung.
Sementara Kang DS menyatakan, sangat mendukung adanya LBH MUI ini apalagi grand launching dihadiri oleh Wamendikdasmen Prof. H. Atip Latipulhayat.
“LBH MUI ini untuk membantu penyelesaian sengketa sekaligus advokasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat. Kami minta agar LBH MUI fokus kepada melindungi hak-hak masyarakat khususjya bantuan hukum warga kurang mampu,” katanya.***